FORMOSA NEWS
IKP Masuk APBN 2026, NTP Tak Lagi Jadi Satu-satunya Ukuran Kesejahteraan Petani
Pemerintah Indonesia resmi memasukkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) ke dalam APBN 2026 sebagai indikator kinerja baru kesejahteraan publik. Gagasan ini dikaji secara kritis oleh Loso Judijanto dari IPOSS Jakarta dalam artikel ilmiah berjudul “Beyond Terms of Trade: Challenges in Implementing the Farmers’ Welfare Index (IKP) as a Multidimensional Metric in Indonesia”, terbit di Multitech Journal of Science and Technology (MJST) Vol. 3 No. 2 Tahun 2026. Kajian ini penting karena menandai pergeseran besar: dari ukuran berbasis harga pasar menuju ukuran kesejahteraan petani yang multidimensi dan berpusat pada manusia.
Selama lebih dari tiga dekade, pemerintah mengandalkan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai “standar emas” untuk menilai kinerja sektor pertanian. NTP menghitung rasio antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. Jika angkanya di atas 100, petani dianggap menikmati surplus. Angka ini rutin dikutip dalam pidato presiden, laporan kementerian, hingga indikator keberhasilan kepala daerah.
Namun menurut Loso Judijanto, NTP hanya mencerminkan dinamika harga, bukan kualitas hidup petani. “Harga komoditas bisa naik, tetapi kesehatan, pendidikan, dan kondisi perumahan keluarga petani belum tentu membaik,” tulisnya. Di sinilah IKP hadir sebagai koreksi mendasar.
Dari Harga ke Kualitas Hidup
Latar belakang lahirnya IKP tidak lepas dari kesepakatan pemerintah dan DPR pada September 2025 saat membahas RAPBN 2026. Untuk pertama kalinya, kesejahteraan petani diukur melalui indeks multidimensi yang mencakup enam dimensi dan 21 indikator.
Berbeda dengan NTP yang hanya melihat arus uang (flow), IKP menilai “stok” kesejahteraan: kepemilikan aset, akses pendidikan, layanan kesehatan, standar hidup layak, ketahanan pangan, hingga ketahanan terhadap guncangan ekonomi dan iklim.
Pendekatan ini sejalan dengan teori Capability Approach dari ekonom peraih Nobel Amartya Sen, yang menilai kesejahteraan berdasarkan kemampuan manusia untuk hidup sehat, terdidik, dan bermartabat—bukan semata pendapatan.
Judijanto menggunakan metode Qualitative Literature Review untuk menelaah literatur akademik 2015–2025 dan dokumen kebijakan resmi. Ia memetakan tiga tantangan utama dalam transisi dari NTP ke IKP.
Tiga Tantangan Besar Implementasi IKP
1. Ketimpangan antara Harga dan Kesejahteraan
Kajian menunjukkan bahwa NTP sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global, tetapi tidak sensitif terhadap krisis biaya hidup di pedesaan. Saat harga sawit melonjak, NTP naik. Namun di sejumlah daerah penghasil sawit di Sumatra, angka stunting dan partisipasi sekolah tetap rendah.
Fenomena ini disebut sebagai “ilusi kemakmuran”: petani terlihat sejahtera secara statistik, tetapi tetap rentan secara sosial.
2. Tantangan Frekuensi dan Biaya Data
NTP dirilis setiap bulan. IKP kemungkinan hanya bisa diukur tahunan karena membutuhkan survei rumah tangga mendalam. Artinya, ada risiko “blind spot” jika terjadi krisis mendadak seperti kekeringan atau lonjakan pupuk.
Selain itu, pengumpulan 21 indikator di 514 kabupaten/kota membutuhkan biaya besar dan kapasitas enumerator yang memadai.
3. Resistensi Politik dan Birokrasi
IKP berpotensi menampilkan gambaran kesejahteraan yang lebih rendah dibanding NTP. Jika selama ini NTP di atas 100 dianggap sukses, IKP bisa menunjukkan bahwa banyak keluarga petani masih kekurangan sanitasi atau pendidikan layak.
“Indeks yang lebih jujur sering kali lebih tidak nyaman secara politik,” tulis Judijanto. Risiko manipulasi atau penundaan rilis data menjadi perhatian serius.
Studi Kasus: Paradoks Sawit
Sektor kelapa sawit menjadi contoh paling nyata perbedaan perspektif NTP dan IKP.
Dalam banyak periode, NTP subsektor perkebunan—khususnya sawit—mencapai angka di atas 110. Secara statistik, petani sawit tampak paling sejahtera. Namun kajian menunjukkan banyak petani swadaya tidak memiliki sertifikat tanah, akses pupuk subsidi, maupun layanan kesehatan memadai.
Pendapatan tinggi sering terkikis oleh mahalnya air bersih, listrik, dan biaya logistik di daerah terpencil. IKP akan menangkap dimensi ini karena mengukur akses layanan, bukan sekadar kemampuan membayar.
IKP juga menyoroti dampak sosial seperti anak putus sekolah saat harga sawit tinggi karena tergoda bekerja sebagai pemanen. NTP melihat kenaikan pendapatan; IKP melihat penurunan kualitas sumber daya manusia.
Menuju Model “Hybrid Dashboard”
Alih-alih menghapus NTP, Judijanto merekomendasikan model hibrida:
- NTP sebagai indikator taktis, untuk memantau stabilitas harga dan kebijakan jangka pendek.
- IKP sebagai indikator strategis, untuk alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur sosial, dan kebijakan jangka panjang.
Ia juga mengusulkan tiga langkah konkret:
- Regulasi teknis yang jelas untuk membedakan fungsi NTP dan IKP.
- Uji coba sektoral, terutama di sawit dan padi, serta integrasi IKP dalam alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.
- Integrasi data digital melalui “Satu Data Pertanian”, memanfaatkan jejak transaksi digital dan data desa untuk nowcasting kesejahteraan.
Dampak bagi Kebijakan dan SDGs
Adopsi IKP memperluas tanggung jawab kesejahteraan petani dari Kementerian Pertanian ke lintas kementerian—termasuk kesehatan dan pendidikan. Pendekatan ini juga selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan.
Dalam konteks global, IKP dapat menjadi alat diplomasi lunak untuk menunjukkan bahwa pertanian Indonesia tidak hanya menghasilkan komoditas, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup petani kecil.
Profil Penulis
Loso Judijanto adalah peneliti dari IPOSS Jakarta yang fokus pada kebijakan publik, ekonomi pertanian, dan pengukuran kesejahteraan multidimensi. Ia aktif mengkaji reformasi indikator pembangunan dan dampaknya terhadap tata kelola anggaran negara.
Sumber Penelitian
0 Komentar