Gaji Puluhan Juta Badan Pengelola Tapera

FORMOSA NEWS, kakarta - Tabungan perumahan rakyat atau yang disebut dengan Tapera memiliki beberapa anggota komite serta komisioner dan deputi komisioner yang masuk dalam Badan Pengelola Tapera.

BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Lalu Komite Tapera berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan gaji atau honorarium untuk Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat beserta insentif dan manfaat tambahan lainnya.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan Lainnya Komite Tabungan Perumahan Rakyat yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2023 menyebut secara rinci gaji dan honorarium pengelola Tapera.

Sebagai pengurus Tapera, Sri Mulyani dan Basuki diketahui menerima gaji 'tambahan' berupa honorarium. Hal ini sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan lainnya untuk Komite Tapera.

Masih pada pasal yang sama di ayat (4) dan (5), insentif adalah penghasilan tambahan yang merupakan penghargaan yang dapat diberikan kepada Komite Tapera. Manfaat Tambahan Lainnya adalah tunjangan dan fasilitas berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang.

Lebih lanjut dalam Pasal 2 Ayat (5) aturan itu disebutkan lebih jauh jenis-jenis manfaat tambahan yang dimaksud adalah:

• tunjangan hari raya diberikan satu kali dalam setahun; 
• tunjangan transportasi diberikan setiap bulan; dan
• tunjangan asuransi purnajabatan diberikan pada saat akhir masa jabatan.

Kemudian Pasal 3 Perpres Nomor 9 Tahun 2023 menyebitkan besaran honorarium atau gaji pokok yang diterima komite Tapera berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Besaran ini ditentukan berdasarkan posisi dan status jabatan.

Untuk ketua komite Tapera dari unsur menteri secara ex officio, besaran gaji yang diberikan sebesar Rp 32.508.000 per bulan. 

Sedangkan anggota Komite Tapera unsur profesional diberikan honorarium sebesar Rp 43.344.000 juta dan Anggota Komite Tapera unsur Menteri secara ex officio sebesar Rp 29.257.200.

Sementara insentif bagi anggota komite Tapera unsur profesional diberikan paling banyak 40% dari insentif yang diterima komisioner BP Tapera.

Tunjangan lain yang diberikan seperti saat hari raya paling banyak 1 kali honorarium yang diterima, transportasi paling banyak 20% dari honorarium, tunjangan asuransi purna jabatan 25% dari honorarium yang diterima dalam 1 tahun.

Tunjangan dan honor keduanya dikenakan pajak pemotongan pajak penghasilan dengan ketentuan perundang-undangan.

Diketahui, BP Tapera memiliki anggota komite dan komisioner, antara lain:

• Komite Tapera, terdiri dari :

1. Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR)
2. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan)
3. Ida Fauziyah (Menaker)
4. Friderica Widyasari Dewi (Anggota Dewan Komisioner OJK)

• Komisioner dan Deputi Komisioner, terdiri dari:

1. Doddy Bursman (Deputi Komisioner Bidang Pengumpulan Dana)
2. Sid Herdi Kusuma (Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana)
3. Sugiyarto (Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana)
4. Wilson Lie Simatupang (Deputi Komisioner Bidang hukum dan Administrasi)

Ternyata oh ternyata... Tapera itu Tabungan untuk menambah gaji perjabat.**

Editor : Muti Amanda