Medan, Indonesia — Perkembangan teknologi digital membuat penipuan semakin sulit diungkap, terutama ketika pelaku menggunakan identitas palsu, rekening milik orang lain, atau akun anonim untuk menjalankan aksinya. Penelitian Aida Fauziah Nur dan Adi Mansar dari Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mengkaji tantangan pembuktian niat pelaku dalam kasus penipuan elektronik di Indonesia. Artikel ini diterbitkan pada September 2026 dalam International Journal of Education and Life Sciences (IJELS).
Penelitian tersebut menyoroti bahwa mengungkap kerugian korban saja belum cukup untuk membuktikan tindak pidana penipuan. Aparat penegak hukum juga perlu membuktikan bahwa pelaku memang memiliki niat atau kesengajaan untuk menipu. Unsur ini dikenal dalam hukum pidana sebagai mens rea, yaitu sikap batin atau unsur kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.
Jejak Digital Tidak Selalu Membuktikan Niat Pelaku
Penipuan konvensional biasanya melibatkan interaksi langsung antara pelaku dan korban. Namun, penipuan elektronik dapat dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan, marketplace, surat elektronik, situs web palsu, hingga manipulasi identitas digital.
Dalam situasi tersebut, bukti seperti riwayat transaksi, alamat IP, metadata, rekaman komunikasi, dan aktivitas akun dapat membantu penyelidikan. Meski demikian, keberadaan jejak digital tidak secara otomatis membuktikan bahwa pemilik akun memiliki niat melakukan penipuan.
Sebagai contoh, seseorang yang rekeningnya digunakan dalam transaksi mencurigakan belum tentu merupakan pelaku utama. Penyidik perlu menelusuri siapa yang mengendalikan rekening tersebut, bagaimana transaksi dilakukan, serta apakah terdapat keterlibatan yang disengaja dalam rangkaian tindak pidana.
Karena itu, penilaian terhadap unsur mens rea harus didasarkan pada hubungan logis antara berbagai bukti, bukan hanya satu aktivitas atau identitas digital.
Lima Tantangan dalam Pembuktian Penipuan Elektronik
Melalui penelitian hukum normatif, kedua penulis mengkaji peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan persoalan pembuktian dalam perkara penipuan elektronik. Mereka mengidentifikasi sejumlah hambatan utama.
Pertama, belum adanya parameter normatif yang secara khusus mengatur standar pembuktian mens rea dalam penipuan elektronik. Akibatnya, penilaian terhadap unsur kesengajaan masih sangat bergantung pada interpretasi hakim dan fakta yang terungkap di persidangan.
Kedua, bukti digital tidak secara langsung menunjukkan kondisi batin pelaku. Data elektronik perlu dianalisis bersama bukti lain agar dapat menjelaskan apakah suatu tindakan dilakukan dengan sengaja.
Ketiga, penggunaan identitas anonim atau identitas milik pihak lain menyulitkan penentuan pelaku sebenarnya. Akun media sosial palsu, nomor telepon prabayar, dan rekening pinjaman dapat digunakan untuk menyamarkan keterlibatan pelaku.
Keempat, penipuan elektronik dapat melibatkan banyak orang dengan peran berbeda, bahkan melintasi wilayah hukum negara. Setiap orang perlu dinilai berdasarkan keterlibatan dan kontribusinya masing-masing.
Kelima, keterbatasan kemampuan teknis dalam pemeriksaan bukti digital dapat menghambat proses penegakan hukum. Pengamanan data, pemeriksaan forensik digital, dan pemeliharaan rantai penguasaan barang bukti menjadi bagian penting untuk menjaga keandalan bukti di pengadilan.
Pola Perilaku Digital Dapat Membantu Mengungkap Kesengajaan
Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan pendekatan yang disebut digital behavioural indicators, yaitu penilaian terhadap indikator perilaku digital untuk membantu mengungkap unsur kesengajaan.
Pendekatan tersebut menggabungkan sejumlah sumber bukti, antara lain pola komunikasi dengan korban, kronologi transaksi, penggunaan identitas palsu, aliran dana, hasil pemeriksaan forensik digital, keterangan ahli, serta tindakan pelaku sebelum dan sesudah kejadian.
Contohnya, penggunaan identitas palsu secara berulang, pengiriman informasi menyesatkan secara sistematis, pemindahan dana ke beberapa rekening dalam waktu singkat, atau penghapusan jejak digital dapat menjadi indikator yang perlu diperiksa lebih lanjut. Namun, indikator tersebut harus dinilai secara menyeluruh dan diperkuat dengan bukti lain sebelum digunakan untuk menarik kesimpulan hukum.
Penulis juga merekomendasikan agar Mahkamah Agung mempertimbangkan pedoman yang lebih khusus mengenai pembuktian mens rea dalam perkara penipuan elektronik. Selain itu, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital dan penguatan kerja sama lintas lembaga serta lintas negara dinilai penting untuk mendukung proses pembuktian.
Menjaga Kepastian Hukum dan Hak Terdakwa
Standar pembuktian yang lebih jelas diharapkan dapat membantu mengurangi perbedaan putusan dalam perkara dengan karakteristik serupa. Pedoman tersebut juga dapat memberikan kerangka yang lebih terukur bagi hakim ketika menilai hubungan antara bukti elektronik dan niat pelaku.
Meski demikian, penguatan pembuktian tidak boleh mengabaikan asas praduga tak bersalah dan hak terdakwa. Kepemilikan rekening, penggunaan perangkat, atau keberadaan suatu akun digital tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk menyimpulkan bahwa seseorang bersalah.
Penelitian ini menegaskan bahwa penanganan penipuan digital membutuhkan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan mengintegrasikan bukti elektronik, hasil forensik digital, keterangan ahli, dan fakta persidangan, proses pembuktian diharapkan menjadi lebih sistematis serta mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Tentang Penulis
- Aida Fauziah Nur - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Adi Mansar - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Sumber Artikel
Judul asli: Mens Rea Proof Standards in Electronic Fraud Crimes in Indonesia
Jurnal: International Journal of Education and Life Sciences (IJELS)
Volume dan Edisi: Volume 4, Nomor 9, September 2026
Halaman: 1619–1632
Website jurnal: https://journalijels.my.id/index.php/ijels
.jpg)
0 Komentar