Belanja modal menjadi bagian penting dalam anggaran pemerintah daerah karena digunakan untuk memperoleh atau meningkatkan aset yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Infrastruktur, fasilitas publik, dan aset tetap pemerintah termasuk dalam jenis pengeluaran ini. Karena itu, kemampuan pemerintah daerah mengelola keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan ruang fiskal untuk pembangunan.
Menggunakan Data Keuangan Kota Jambi Selama 10 Tahun
Aullia, Tiswiyanti, dan Parok menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi. Data yang dianalisis mencakup periode 2015–2024 sehingga terdapat 10 pengamatan tahunan.
Empat indikator kinerja keuangan digunakan untuk melihat keterkaitannya dengan alokasi belanja modal, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi keuangan, dan ketergantungan keuangan daerah. Perhitungan rasio dilakukan menggunakan Microsoft Excel, sedangkan analisis statistik dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics.
Secara sederhana, rasio kemandirian menggambarkan kemampuan daerah mengandalkan pendapatan sendiri dibandingkan sumber dana transfer dan pinjaman. Efektivitas PAD melihat kemampuan pemerintah merealisasikan target pendapatan asli daerah. Efisiensi membandingkan pendapatan dan pengeluaran daerah, sedangkan rasio ketergantungan menggambarkan besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer.
Sebelum melakukan regresi, peneliti juga menguji kelayakan model statistik. Hasilnya menunjukkan tidak terdapat masalah normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, maupun heteroskedastisitas yang mengganggu model yang digunakan.
Empat Indikator Bersama-sama Menjelaskan 90,8 Persen Variasi
Temuan paling penting muncul dari pengujian secara simultan. Keempat indikator kinerja keuangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal Kota Jambi.
Nilai F tercatat 12,379 dengan tingkat signifikansi 0,008. Karena nilai tersebut berada di bawah batas 0,05, model menunjukkan adanya hubungan yang signifikan ketika keempat indikator dianalisis secara bersamaan.
Model penelitian juga menghasilkan nilai R Square sebesar 0,908. Artinya, kombinasi rasio kemandirian keuangan, efektivitas PAD, efisiensi keuangan, dan ketergantungan keuangan mampu menjelaskan sekitar 90,8 persen variasi alokasi belanja modal dalam model penelitian. Sisanya, sekitar 9,2 persen, berkaitan dengan faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.
Hasil tersebut memperlihatkan bahwa kondisi keuangan daerah secara keseluruhan lebih penting untuk melihat pola alokasi belanja modal dibandingkan hanya mengandalkan satu indikator keuangan.
Tidak Ada Satu Indikator yang Terbukti Signifikan Secara Individual
Menariknya, ketika setiap indikator diuji secara terpisah, tidak satu pun menunjukkan pengaruh yang signifikan pada tingkat 5 persen.
Rasio ketergantungan keuangan daerah memiliki nilai signifikansi 0,101. Efektivitas PAD memiliki nilai signifikansi 0,621. Efisiensi keuangan mencatat nilai 0,104, sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah menghasilkan nilai 0,985. Seluruh angka tersebut berada di atas 0,05.
Dengan demikian, hasil penelitian memberikan gambaran yang cukup penting: kinerja keuangan daerah secara keseluruhan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, tetapi tidak ada satu pun dari empat indikator tersebut yang terbukti berpengaruh secara signifikan ketika berdiri sendiri.
Menurut Aullia, Tiswiyanti, dan Parok, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan belanja modal tidak dapat dijelaskan hanya melalui tingkat kemandirian, efektivitas PAD, efisiensi, atau ketergantungan keuangan. Pemerintah daerah tetap harus menyesuaikan alokasi anggaran dengan berbagai kebutuhan pelayanan publik dan prioritas pembangunan.
Implikasi bagi Pengelolaan Anggaran Kota Jambi
Temuan tersebut memiliki implikasi bagi pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan PAD atau kemandirian fiskal tidak secara otomatis berarti semakin besar proporsi anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal. Pemerintah daerah juga menghadapi kebutuhan lain yang harus dibiayai melalui APBD.
Karena itu, pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah Kota Jambi dapat menggunakan indikator kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi untuk melihat apakah sumber daya daerah telah diarahkan secara tepat untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Peneliti juga merekomendasikan agar penelitian berikutnya memperluas cakupan wilayah dan memperpanjang periode pengamatan. Variabel lain seperti inflasi fiskal, pertumbuhan PAD, dan surplus anggaran juga dapat dipertimbangkan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai faktor yang memengaruhi belanja modal pemerintah daerah.
Profil Penulis
Rintan Aullia merupakan penulis utama artikel dan berasal dari Program Studi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Ia menjadi corresponding author dalam artikel tersebut.
Wiwik Tiswiyanti dan Al Parok merupakan penulis pendamping yang juga berafiliasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Keuangan Daerah, Universitas Jambi. Naskah sumber tidak mencantumkan gelar akademik masing-masing penulis maupun uraian bidang keahlian secara lebih spesifik.
Sumber Penelitian
Nama jurnal:Indonesian Journal of Banking and Financial Technology (FINTECH)
volume/nomor: 4 No 3 2026
DOI:https://doi.org/10.55927/fintech.v4i3.9
URL:https://journalfintech.my.id/index.php/fintech
.jpg)
0 Komentar