Efektivitas Anggaran Daerah di Indonesia: Ketimpangan Sektor Kesehatan dan Pendidikan Sepanjang 2024

Natalia Sihombing S.Pd Jumat, Oktober 02, 2026

Ilustrasi by AI
FORMOSA NEWS

Pengelolaan anggaran daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, di mana alokasi dana besar tidak selalu menjamin keberhasilan realisasi program pembangunan di tingkat provinsi. Temuan tersebut diungkapkan oleh Dirmansyah Darwin dan Mahrani dari Universitas Negeri Makassar melalui riset komprehensif yang menganalisis kinerja anggaran di 34 provinsi sepanjang tahun 2024. Penelitian ini menyoroti bahwa efektivitas belanja publik sangat bergantung pada kualitas tata kelola birokrasi dan kapasitas kelembagaan daerah, bukan sekadar ketersediaan sumber daya finansial.

Tantangan Desentralisasi dan Pengeluaran Pemerintah

Dalam sistem desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan karakteristik wilayahnya. Namun, peningkatan transfer fiskal dan pendapatan regional kerap kali berujung pada belanja yang kurang optimal apabila tidak didukung oleh tata kelola yang baik. Studi ini berangkat dari permasalahan klasik dalam ekonomi pembangunan, yakni adanya kesenjangan antara perencanaan anggaran (planned budget) dan realisasi program di lapangan. Evaluasi pembangunan yang hanya berpatokan pada besaran alokasi anggaran dinilai belum cukup untuk mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menterjemahkan kebijakan fiskal menjadi hasil nyata bagi masyarakat.

Metodologi Penelitian Berbasis Komparasi Regional

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis komparatif antarwilayah. Objek analisis mencakup data anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta realisasi pengeluaran tahun 2024 dari 34 provinsi di Indonesia. Analisis difokuskan pada sembilan fungsi pembangunan utama, yaitu pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, urusan ekonomi, perlindungan lingkungan, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, pendidikan, serta perlindungan sosial. Peneliti mengevaluasi struktur anggaran, mengukur besar penyerapan, serta menghitung tingkat efektivitas realisasi program di masing-masing daerah.

Temuan Utama: Kontras Antara Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Berdasarkan agregasi data dari 34 provinsi dengan total anggaran fungsi pembangunan mencapai Rp380,08 triliun, alokasi terbesar didominasi oleh sektor pelayanan umum (Rp139,60 triliun), pendidikan (Rp106,63 triliun), dan ekonomi (Rp59,56 triliun). Kendati demikian, efektivitas penyerapan antar-sektor menunjukkan ketimpangan yang cukup tajam:

  • Sektor Pendidikan Menjadi yang Paling Efektif: Fungsi pendidikan mencatatkan tingkat implementasi tertinggi dengan rasio efektivitas mencapai 100,11%, menunjukkan konsistensi kuat dalam investasi sumber daya manusia.
  • Sektor Kesehatan Mengalami Kesenjangan Terbesar: Alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp41,41 triliun hanya terealisasi sebesar Rp12,53 triliun, menyisakan selisih atau kesenjangan anggaran mencapai Rp28,88 triliun (tingkat efektivitas hanya 30,27%).
  • Variasi Antar-Provinsi: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Riau mencatatkan tingkat efektivitas total tertinggi, sementara beberapa wilayah lain masih menghadapi hambatan administratif dan keterlambatan eksekusi program.
  • Kinerja Regional: Secara rata-rata regional, kawasan Bali dan Nusa Tenggara memimpin dengan tingkat efektivitas 101,27%, diikuti oleh Sulawesi dan Kalimantan, sedangkan wilayah Sumatra serta Maluku-Papua berada di kisaran 93% hingga 94%.

Implikasi Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Dirmansyah Darwin dan Mahrani menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal menuntut perbaikan mendasar pada kapasitas organisasi perangkat daerah. Pemerintah daerah didorong untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) agar orientasi belanja tidak sekadar berfokus pada tingkat penyerapan anggaran semata, melainkan berorientasi pada dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Evaluasi kebijakan juga perlu difokuskan secara khusus pada sektor-sektor yang memiliki hambatan implementasi tinggi seperti kesehatan, perlindungan sosial, dan lingkungan hidup melalui pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Profil Penulis

  • Nama Lengkap: Dirmansyah Darwin, Mahrani
  • Afiliasi Universitas: Universitas Negeri Makassar, Indonesia
  • Bidang Keahlian: Manajemen Keuangan Publik, Desentralisasi Fiskal, dan Pemerintahan Daerah

Sumber Penelitian

Natalia Sihombing S.Pd

Diposting oleh Natalia Sihombing S.Pd

Posting Komentar

0 Komentar