Narasi “Antek Asing” dalam Politik Dinilai Membentuk Identitas dan Berisiko Memperkuat Polarisasi

Gambar Ilustrasi AI

FORMOSA NEWS - Banten - Penggunaan narasi “antek asing” dalam komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto menjadi fokus kajian Tubagus Faisal Pratama Sandjadirdja, Fikran Kamal Hujjaji, dan Lukman Hakim dari Universitas Pamulang. Artikel yang terbit pada 2026 dalam Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR) menganalisis bagaimana istilah tersebut digunakan sebagai strategi retorika, membentuk identitas kelompok, serta berpotensi memperkuat polarisasi politik berbasis identitas.

Kajian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan Analisis Wacana Kritis atau Critical Discourse Analysis (CDA) model Norman Fairclough. Data berasal dari dokumentasi pidato politik, pernyataan media, dan konten digital yang memuat narasi “antek asing”. Analisis dilakukan melalui tiga lapisan, yakni bahasa atau teks, praktik produksi dan penyebaran wacana, serta konteks sosial-politik yang lebih luas.

Narasi “Asing” dalam Komunikasi Politik

Menurut artikel tersebut, istilah “antek asing” telah muncul dalam komunikasi politik Prabowo dalam berbagai periode, termasuk masa kampanye dan setelah ia menjabat sebagai presiden. Penulis mengutip penelusuran Tim Cek Fakta yang mencatat kemunculan narasi tersebut sebanyak sembilan kali pada 2025, delapan kali pada 2024, dan enam kali pada 2023. Dalam penelusuran yang dikutip artikel, Prabowo tercatat menggunakan istilah tersebut sebanyak 17 kali hingga 24 Maret 2025.

Tempo juga melaporkan pada Maret 2025 bahwa narasi mengenai “kekuatan asing” dan “antek asing” kembali muncul dalam komunikasi politik Prabowo. Penelusuran yang dikutip media tersebut menemukan 38 artikel dan video dari media daring sepanjang 2014–2025 yang menggunakan istilah terkait, meskipun jumlah sebenarnya dapat lebih banyak.

Dalam kajian Sandjadirdja dan rekan-rekannya, perubahan konteks politik menjadi bagian penting dari analisis. Setelah Prabowo bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan pada 2019, penulis mencatat bahwa arah penggunaan narasi tersebut berubah. Istilah “antek asing” tidak lagi terutama diarahkan kepada pemerintahan, tetapi juga muncul dalam konteks kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Bahasa Membentuk Batas “Kita” dan “Mereka”

Salah satu temuan utama artikel adalah bahwa narasi tersebut tidak hanya bekerja melalui makna kata secara harfiah. Pilihan kata seperti “bocor”, “dirampok”, dan “dikuasai” dianalisis sebagai metafora yang menggambarkan kerentanan, kehilangan, dan ancaman terhadap kepentingan nasional. Sementara itu, istilah “antek” dipandang sebagai label yang memiliki muatan moral karena mengesankan ketergantungan atau keberpihakan kepada pihak eksternal.

Penulis juga menemukan penggunaan oposisi simbolik antara “kita” dan “mereka”. Kata “kita” membentuk gambaran mengenai kelompok yang dianggap memiliki kepentingan bersama, sedangkan “mereka” menempatkan pihak lain di luar kelompok tersebut. Dalam analisis penulis, pola semacam ini dapat mempertegas batas identitas politik dan membuat perbedaan pandangan terlihat sebagai pertentangan antarkelompok.

Kerangka framing Robert Entman digunakan untuk menjelaskan bagaimana persoalan ekonomi dan hubungan internasional dapat disederhanakan menjadi persoalan moral mengenai loyalitas nasional dan kepentingan asing. Sementara teori atribusi Fritz Heider digunakan untuk membaca kecenderungan menghubungkan persoalan yang bersifat struktural dengan karakter atau niat aktor tertentu.

Media Digital Mempercepat Penyebaran Narasi

Kajian tersebut juga memberi perhatian pada perubahan pola komunikasi politik di era digital. Pernyataan yang awalnya muncul dalam pidato atau forum politik dapat dipotong menjadi video pendek, kutipan, gambar, atau unggahan media sosial. Format tersebut memungkinkan sebuah pesan menyebar lebih cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas.

Menurut analisis para penulis, bagian pesan yang memiliki muatan emosional atau konfrontatif lebih mudah memperoleh perhatian ketika beredar di ruang digital. Dalam proses tersebut, konteks lengkap sebuah pernyataan dapat terpisah dari potongan pesan yang dibagikan ulang. Pengguna media sosial kemudian tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga ikut memperkuat, menafsirkan ulang, atau menolak makna sebuah narasi.

Penelitian tersebut menggambarkan media sosial sebagai ruang kontestasi makna. Kelompok yang sejalan dengan sebuah narasi dapat memperkuatnya melalui pengulangan dan diskusi, sedangkan kelompok yang berbeda dapat menolak atau memberikan interpretasi alternatif. Karena itu, makna sebuah pesan politik tidak sepenuhnya ditentukan oleh pembuat pesan, tetapi juga berkembang melalui interaksi masyarakat yang mengonsumsinya.

Risiko Polarisasi Berbasis Identitas

Sandjadirdja, Hujjaji, dan Hakim menyimpulkan bahwa narasi “antek asing” berfungsi secara bersamaan sebagai strategi retorika, mekanisme pembentukan identitas nasional, dan instrumen mobilisasi politik yang berpotensi menghasilkan polarisasi. Pada tingkat bahasa, narasi tersebut bekerja melalui pelabelan moral, metafora ancaman, dan oposisi antara “kita” dan “mereka”. Pada tingkat penyebaran, media dan platform digital dapat memperkuat resonansi pesan serta identitas kelompok.

Penulis juga mengaitkan fenomena tersebut dengan teori Identitas Sosial Henri Tajfel dan John Turner. Dalam kerangka ini, ancaman yang dipersepsikan berasal dari kelompok luar dapat memperkuat solidaritas internal sekaligus meningkatkan jarak terhadap kelompok yang dianggap berada di luar kelompok sendiri.

Implikasinya bagi ruang publik adalah pentingnya memperhatikan bagaimana perbedaan politik dibicarakan. Artikel tersebut menyatakan bahwa ketika perbedaan kebijakan berubah menjadi pertentangan identitas moral, ruang dialog dan pencarian kesepahaman dapat menjadi lebih terbatas. Penulis menilai kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kohesi sosial dan dinamika demokrasi dalam jangka panjang.

Penting bagi Literasi Politik dan Media

Temuan ini memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang mengonsumsi informasi politik melalui media massa dan media sosial. Pesan politik tidak hanya perlu dipahami berdasarkan kata atau potongan video yang beredar, tetapi juga berdasarkan konteks, siapa yang menyampaikan, kepada siapa pesan diarahkan, serta bagaimana pesan tersebut dikemas dan disebarkan.

Bagi pendidikan dan literasi media, kajian ini menunjukkan pentingnya kemampuan membaca bahasa politik secara kritis. Masyarakat dapat membedakan antara fakta, tuduhan, interpretasi, dan strategi retoris ketika menerima informasi politik. Penulis juga merekomendasikan penelitian lanjutan menggunakan analisis korpus maupun jejaring media sosial untuk mengukur intensitas, pola penyebaran, dan perubahan makna narasi dari waktu ke waktu.

Profil Penulis

Tubagus Faisal Pratama Sandjadirdja: Universitas Pamulang, penulis korespondensi.
Fikran Kamal Hujjaji: Universitas Pamulang.
Lukman Hakim: Universitas Pamulang.

Naskah jurnal mencantumkan ketiga penulis sebagai bagian dari Universitas Pamulang, tetapi tidak mencantumkan gelar akademik maupun bidang keahlian spesifik masing-masing penulis.

Sumber Penelitian

Judul: The “Foreign Puppet” Narrative: Rhetorical Strategies, National Identity, and the Risk of Identity-Based Political Polarization
Penulis: Tubagus Faisal Pratama Sandjadirdja, Fikran Kamal Hujjaji, Lukman Hakim
Afiliasi: Universitas Pamulang
Jurnal: Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR)
Volume: 5, Nomor 9
Tahun: 2026
Halaman: 1797–1816

Posting Komentar

0 Komentar