Mengurai Tata Kelola Asuransi Syariah Unit-Link: Kunci Transparansi dan Perlindungan Nasabah

Ilustrasi by AI 

FORMOSA NEWS

Sektor keuangan syariah terus mengalami inovasi melalui produk yang menggabungkan fungsi perlindungan dan investasi. Namun, tata kelola asuransi syariah unit-linked di Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait fragmentasi pelaksanaan akad, minimnya keterbacaan biaya (ujrah), serta perlunya pengawasan portofolio investasi secara berkelanjutan. Temuan ini diungkapkan dalam penelitian terbaru tahun 2026 yang disusun oleh Adi Setiyono, Zulkarnain Muhammad Ali, dan Sutan Emir Hidayat dari Universitas Tazkia. Penelitian ini penting karena menawarkan kerangka rekonstruksi tata kelola berbasis maqashid syariah guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa syariah.

Latar Belakang dan Tantangan Industri

Produk asuransi syariah unit-linked mengintegrasikan tiga fungsi utama dalam satu instrumen, yakni perlindungan (tabarru'), pengolahan investasi, dan pengelolaan dana oleh perusahaan. Karakter ganda ini menciptakan kompleksitas operasional yang tinggi. Selama ini, tata kelola asuransi syariah acap kali hanya dipahami sebagai pemenuhan formalitas administratif atas fatwa atau regulasi. Padahal, prinsip ekonomi Islam menuntut keadilan, keterbukaan, serta perlindungan aset peserta (hifz al-mal) agar terhindar dari ketidakpastian (gharar) dan ketidakjelasan informasi.

Metodologi Penelitian Sederhana

Untuk membedah persoalan ini, para peneliti menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris. Peneliti menganalisis berbagai dokumen hukum, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dokumen sertifikat polis dan ilustrasi manfaat. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan 15 informan kunci yang terdiri atas praktisi asuransi syariah, pengawas syariah, akademisi ekonomi Islam, dan pemegang polis unit-linked. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi celah tata kelola di lapangan.

Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi tiga temuan mendasar dalam operasional unit-linked syariah:

1. Fragmentasi Pelaksanaan Akad: Akad tabarru' (kebajikan/tolong-menolong), wakalah bil ujrah (perwakilan bersyarat imbalan), dan mudharabah musytarakah (bagi hasil investasi) telah tercantum dalam dokumen polis, namun hubungannya belum dijelaskan secara operasional dan alur dana masih membingungkan bagi pemegang polis.
2. Keterbacaan Informasi Ujrah Masih Rendah: Informasi mengenai struktur biaya (seperti biaya akuisisi, administrasi, dan pengelolaan investasi) memang tersedia secara tertulis, namun tersebar dan tergolong rumit. Nasabah kerap hanya fokus pada ilustrasi potensi keuntungan tanpa memahami besaran potongan biaya di tahun-tahun awal.
3. Pengawasan Investasi Syariah Belum Optimal: Pelaporan portofolio investasi lebih menonjolkan nilai unit ketimbang penjelasan rinci mengenai komposisi aset, risiko pasar, serta kepatuhan syariah secara berkala.
4. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS): Pengawasan oleh DPS masih cenderung dominan pada tahap persetujuan awal produk, belum sepenuhnya mencakup pemantauan berkala atas pelaksanaan akad dan potongan ujrah saat produk berjalan.

Implikasi dan Rekonstruksi Tata Kelola

Hasil penelitian ini memberikan dampak penting bagi perlindungan konsumen, regulasi publik, dan keberlanjutan industri keuangan. Peneliti merekomendasikan tiga pilar rekonstruksi tata kelola:

• Standarisasi Klausa Akad: Menyusun dokumen polis yang menggambarkan alur aliran dana peserta secara jelas dan terintegrasi dari awal.
• Format Pelaporan Ujrah Ringkas: Menyediakan ringkasan struktur biaya yang transparan, komunikatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.
• Pengawasan Portofolio Berbasis Maqashid Syariah: Meningkatkan transparansi laporan investasi berkala dan memperluas peran pemantauan DPS selama masa polis aktif.

"Eksistensi akad dan potongan biaya dalam dokumen polis saja tidak cukup. Transparansi harus diwujudkan dalam bentuk informasi yang operasional, mudah dibaca, dan dipahami oleh pemegang polis," tegas para peneliti dalam analisisnya.

Profil Penulis

• Adi Setiyono, M.E. – Peneliti utama dan akademisi dari Universitas Tazkia dengan fokus keahlian pada Tata Kelola Asuransi Syariah dan Ekonomi Islam.
• Dr. Zulkarnain Muhammad Ali – Dosen dan peneliti di Universitas Tazkia yang ahli dalam bidang Keuangan Syariah dan Manajemen Risiko Takaful.
• Dr. Sutan Emir Hidayat – Pakar Ekonomi dan Keuangan Islam dari Universitas Tazkia dengan spesialisasi Pengawasan Syariah dan Kebijakan Publik Industri Keuangan.

Sumber Penelitian

Judul Artikel: Reconstructing the Governance of Sharia Unit-Linked Insurance Products from an Islamic Economics Perspective: Strengthening Contractual Implementation, Ujrah Transparency, and Investment Integrity
Jurnal: International Journal of Asian Business and Management (IJABM), Vol. 5, No. 4, Tahun 2026, hal. 309–328
DOI: https://doi.org/10.55927/ijabm.v5i4.20

URL : https://journalijabm.my.id/index.php/ijabm/index