Filsafat Pancasila: Ideologi Negara dalam Konteks Integrasi Transformatif Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ardianta Selasa, September 08, 2026
Gambar Ilustrasi AI
FORMOSA NEWS

Ideologi Pancasila Jadi Benteng Utama Redam Radikalisme dan Polarisasi Politik di Era Digital

BANJARMASIN, Indonesia — Pancasila bukan sekadar simbol negara, melainkan fondasi vital filosofi bangsa yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah ancaman radikalisme, polarisasi politik, dan gempuran ideologi asing. Penelitian akademis terbaru yang dilakukan oleh H. Abdul Hakim dan Abdul Sani dari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUH) Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin menegaskan pentingnya penguatan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka yang transformatif. Dipublikasikan dalam International Journal of Contemporary Sciences (IJCS) Volume 4 Nomor 7 Tahun 2026, riset ini menyoroti bagaimana aktualisasi Pancasila efektif meredam konflik horisontal maupun vertikal serta memperkuat ketahanan nasional di era globalisasi.

Latar Belakang dan Urgensi Penyelamatan Ideologi

Pasca-reformasi, pemahaman dan praktik Pancasila sempat mengalami penurunan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Euphoria kebebasan politik serta trauma masa lalu terhadap penyalahgunaan kekuasaan atas nama Pancasila sempat memunculkan fenomena "amnesia nasional". Akibatnya, fungsi praktis Pancasila sebagai grundnorm atau norma dasar kehidupan berbangsa seolah terpinggirkan menjadi sekadar formalitas seremonial.

Di sisi lain, era digital dan globalisasi ekonomi maupun budaya membawa tantangan baru yang makin kompleks. Masuknya budaya populer dan gaya hidup modern tanpa penyaring yang kuat berisiko mengikis etika sosial, nilai kemanusiaan, dan rasa cinta tanah air. Selain itu, penyebaran paham radikalisme—baik berbasis agama maupun sekuler—serta polarisasi politik berpotensi memecah belah keutuhan bangsa. Dalam kondisi ini, merevitalisasi Pancasila sebagai penyaring (filter) sekaligus pemersatu menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Metodologi Riset Kualitatif dan Pendekatan Konseptual

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-filosofis. Data primer bersumber dari dokumen resmi negara seperti teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, buku, dan publikasi akademis yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis serta analisis isi (content analysis). Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan dan memahami secara mendalam peran strategis Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang dinamis dalam merespons fenomena sosial-politik terkini.

Temuan Utama Penelitian

Hasil kajian akademis menunjukkan sejumlah temuan krusial mengenai peran transformatif filsafat Pancasila:

  • Filter dan Pemersatu Bangsa: Nilai-nilai universal dalam lima sila Pancasila terbukti secara efektif berfungsi sebagai penyaring budaya asing sekaligus perekat yang meredam potensi konflik horisontal dan vertikal di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya.
  • Peran Strategis Pendidikan Tinggi: Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi menjadi sarana vital untuk menanamkan nilai toleransi, gotong royong, dan kesadaran kritis pada mahasiswa, sehingga mencegah mereka terpengaruh narasi radikalisme dan intoleransi.
  • Karakter Bangsa Berbasis Pancasila: Mahasiswa dan generasi muda yang memahami Pancasila secara mendalam mampu menjiwai nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial dalam tindakan nyata sehari-hari.
  • Relevansi Gerakan Integral: Gagasan Mosi Integral yang pernah diusung oleh tokoh nasional Muhammad Natsir memperkuat bukti sejarah bahwa konsolidasi nasional, reformasi pendidikan karakter, dan pemerataan ekonomi adalah fondasi utama dalam menjaga keutuhan NKRI.

Implikasi dan Dampak Kebijakan Publik

Riset ini menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh lapisan masyarakat, khususnya institusi pendidikan dan dunia usaha. Dalam konteks kebijakan publik, Pancasila harus dijadikan kerangka kerja evaluasi agar pembentukan peraturan perundang-undangan dan arah pembangunan nasional tidak menyimpang dari asas keadilan sosial.

Dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, diimbau untuk tidak menyajikan Pancasila sebatas wacana hafalan atau seremoni formal semata. Pembelajaran Pancasila perlu dikemas secara interaktif dan kontekstual agar mampu melatih daya kritis mahasiswa dalam menghadapi tantangan global. Bagi dunia usaha dan masyarakat, penguatan ideologi ini bermanfaat menciptakan iklim sosial yang stabil, aman, dan kohesif.

Para peneliti menegaskan pentingnya langkah konkrit ini:

"Strengthening ideological literacy and consistently implementing Pancasila values by the government and society is the main key to maintaining Indonesia's sovereignty in the era of globalization," tulis H. Abdul Hakim dan Abdul Sani dalam laporan penelitian mereka.

Profil Singkat Penulis

  1. Dr. H. Abdul Hakim, M.Ag. — Dosen dan peneliti di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUH), Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Berkeahlian di bidang filsafat Islam, pemikiran politik Islam, dan studi ideologi negara.
  2. Abdul Sani, M.Ag. — Dosen dan peneliti di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (FUH), Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Berfokus pada kajian filsafat Pancasila, kebangsaan, dan kewarganegaraan.

Sumber Penelitian

Ardianta

Diposting oleh Ardianta

Posting Komentar

0 Komentar