Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan melalui Putusan Nomor 55/G/2025/PTUN.MDN yang diputus pada Juli 2026 menegaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan keuangan negara tidak tunduk pada yurisdiksi peradilan tata usaha. Penelitian hukum yang dilakukan oleh Samuel Chrisno Lubis dan Surya Perdana dari Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) ini menguji batasan absolut lembaga peradilan guna melindungi independensi konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil riset ini sangat penting untuk mencegah intervensi hukum yang keliru terhadap fungsi pengawasan keuangan negara serta menegakkan kepastian hukum nasional.
Dinamika Hukum dan Latar Belakang Masalah
Kehadiran PTUN dirancang untuk menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pejabat administrasi negara demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Namun, dalam praktiknya, ketegangan hukum kerap muncul ketika badan usaha atau pihak swasta yang merasa dirugikan oleh temuan audit mengajukan gugatan pembatalan laporan pemeriksaan ke pengadilan administratif. Kasus nyata terjadi di Sumatera Utara ketika sebuah perusahaan konstruksi di Kabupaten Labuhanbatu menggugat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara ke PTUN Medan. Gugatan tersebut mempersoalkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2023. Fenomena ini menunjukkan adanya urgensi mendesak untuk memperjelas batasan hukum objek sengketa tata usaha negara.
Metodologi Penelitian
Para peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah literatur serta bahan hukum sekunder. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan—dengan mengkaji Undang-Undang Peratun, Undang-Undang BPK, Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Administrasi Pemerintahan—serta pendekatan kasus yang membedah Putusan PTUN Medan Nomor 55/G/2025/PTUN.MDN dan yurisprudensi Mahkamah Agung terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap.
Temuan Utama Penelitian
- Absennya Kompetensi Absolut PTUN: Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki wewenang absolut untuk mengadili gugatan terhadap LHP BPK. BPK menjalankan fungsi audit konstitusional yang independen dan terpisah dari fungsi administrasi pemerintahan eksekutif.
- LHP BPK Bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN): Laporan pemeriksaan tidak memenuhi kriteria kumulatif KTUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Hal ini meliputi unsur subjek (bukan organ eksekutif pemerintahan), unsur individual (ditujukan kepada entitas yang diaudit, bukan pihak ketiga swasta), dan unsur final (bersifat rekomendatif serta mewajibkan tindak lanjut).
- Konsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung: Putusan PTUN Medan memperkuat yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, seperti Putusan Kasasi Nomor 230 K/TUN/2012 dan Nomor 446 K/TUN/2017.
Implikasi dan Dampak Penelitian
Hasil penelitian ini memberikan dampak nyata bagi tata kelola keuangan negara dan kepastian hukum di Indonesia. Sebagaimana ditekankan oleh Samuel Chrisno Lubis dan Surya Perdana dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perlindungan terhadap independensi BPK dari intervensi melalui jalur peradilan yang keliru merupakan keharusan mutlak agar pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak terganggu. Bagi dunia usaha dan kontraktor, temuan ini memberikan kejelasan bahwa jalur penyelesaian ketidakpuasan atas hasil audit bukan melalui gugatan ke PTUN, melainkan melalui mekanisme tindak lanjut rekomendasi resmi dan forum penyelesaian administratif yang tepat. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya peninjauan legislatif serta pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa khusus untuk pihak yang terdampak temuan audit.
Profil Penulis
- Nama Lengkap: Samuel Chrisno Lubis, M.H. & Surya Perdana, M.H.
- Afiliasi Universitas: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
- Bidang Keahlian: Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Keuangan Publik
Sumber Penelitian
- Judul Artikel Jurnal: Adjudicatory Authority of the State Administrative Court over Lawsuits Against BPK Audit Reports: A Study of PTUN Medan Decision Number 55/G/2025/PTUN.MDN
- Nama Jurnal: Contemporary Journal of Applied Sciences (CJAS), Vol. 4, No. 7, Juli 2026, hlm. 647–656
- DOI / URL Resmi:
https://doi.org/10.55927/cjas.v4i7.198
0 Komentar