Indonesia memiliki sekitar 13,4 juta hektare lahan gambut tropis, salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia. Restorasi gambut menjadi bagian penting dalam upaya Indonesia mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus memenuhi komitmen terhadap Perjanjian Paris. Pemerintah kemudian membangun mekanisme Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang memungkinkan perusahaan memperoleh pendapatan melalui perdagangan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).
Namun, sistem tersebut memiliki tantangan yang belum banyak dibahas. Pendapatan dari kredit karbon tidak dapat diterima segera setelah perusahaan melakukan restorasi. Sebaliknya, perusahaan harus menunggu proses Measurement, Reporting, and Verification (MRV) yang berlangsung sekitar 12 hingga 24 bulan sebelum sertifikat karbon dapat diterbitkan dan diperdagangkan. Selama masa tunggu tersebut, seluruh biaya operasional tetap harus dibayar menggunakan dana perusahaan sendiri. Kondisi inilah yang menurut peneliti menciptakan "ilusi likuiditas", yaitu perusahaan terlihat memiliki prospek pendapatan besar di masa depan, tetapi justru kekurangan uang tunai untuk mempertahankan operasional saat ini.
Untuk memahami risiko tersebut, tim peneliti mengembangkan model System Dynamics, yaitu metode simulasi yang menggambarkan hubungan dinamis antara kondisi keuangan perusahaan, perubahan ekologi lahan gambut, serta kebijakan administrasi pasar karbon. Model ini menggabungkan data mengenai biaya operasional restorasi gambut, harga karbon di IDXCarbon, faktor emisi IPCC Tier 2, hingga skenario perubahan iklim akibat El Niño. Penelitian kemudian mensimulasikan lima kondisi berbeda, mulai dari situasi normal hingga skenario El Niño ekstrem yang disertai penurunan harga karbon dan keterlambatan proses verifikasi.
Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada kondisi normal perusahaan masih mampu mempertahankan operasionalnya. Cadangan kas perusahaan memang terus menurun selama menunggu pembayaran kredit karbon, tetapi pendapatan pertama yang diterima setelah sekitar 18 bulan masih cukup untuk menjaga keberlangsungan usaha.
Situasi berubah drastis ketika El Niño terjadi.
Dalam kondisi El Niño sedang, biaya operasional meningkat sekitar 40 persen karena perusahaan harus melakukan patroli kebakaran, pemeliharaan kanal, dan pengelolaan air yang lebih intensif. Meskipun kondisi keuangan menjadi lebih tertekan, perusahaan masih dapat bertahan hingga pendapatan karbon diterima.
Sebaliknya, pada skenario El Niño ekstrem, penelitian menemukan adanya mekanisme yang disebut insolvency trap atau perangkap kebangkrutan. Ketika biaya operasional meningkat sangat tinggi sementara pendapatan karbon masih tertunda, perusahaan mulai mengurangi anggaran pemeliharaan kanal untuk menghemat kas. Keputusan tersebut justru memperburuk kondisi gambut karena muka air tanah terus turun. Akibatnya emisi karbon meningkat, jumlah kredit karbon yang dapat diterbitkan berkurang, bahkan pada akhirnya hilang sama sekali. Pendapatan perusahaan pun ikut lenyap sehingga kondisi keuangan semakin memburuk dan perusahaan masuk ke dalam siklus kebangkrutan yang sulit dihentikan.
Penelitian juga menghitung besarnya Minimum Cash Threshold (MCT) atau cadangan kas minimum yang harus dimiliki perusahaan agar tetap bertahan selama menunggu proses verifikasi.
Hasilnya menunjukkan bahwa:
- Pada kondisi normal, perusahaan membutuhkan sekitar Rp68,97 miliar sebagai cadangan kas minimum.
- Saat menghadapi El Niño sedang, kebutuhan tersebut meningkat menjadi sekitar Rp96,55 miliar.
- Pada El Niño ekstrem, kebutuhan melonjak hingga Rp172,42 miliar.
- Dalam skenario terburuk yang juga disertai penurunan harga karbon dan keterlambatan verifikasi, kebutuhan cadangan kas bahkan mencapai Rp367,82 miliar.
Temuan penting lainnya adalah bahwa mempercepat proses MRV dari 18 bulan menjadi 12 bulan ternyata belum cukup untuk menyelamatkan perusahaan ketika menghadapi El Niño ekstrem. Walaupun pendapatan karbon diterima lebih cepat, peningkatan biaya operasional akibat kondisi iklim tetap jauh lebih besar dibanding manfaat percepatan pembayaran. Artinya, reformasi administrasi saja tidak mampu menghilangkan risiko kebangkrutan apabila tidak disertai strategi pendanaan yang lebih kuat.
Berdasarkan hasil tersebut, peneliti menyarankan beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan pemerintah maupun pelaku industri. Perusahaan restorasi perlu memiliki cadangan dana yang lebih besar sebelum proyek dimulai. Selain itu, diperlukan skema pembiayaan darurat atau fasilitas likuiditas yang dapat digunakan selama masa tunggu verifikasi. Peneliti juga mengusulkan agar dokumen proyek karbon diwajibkan mencantumkan proyeksi kebutuhan cadangan kas minimum sesuai tingkat risiko iklim di lokasi proyek sehingga investor dan regulator dapat menilai kesiapan finansial perusahaan secara lebih realistis.
Menurut Azizah Mumtazah Efson dan Octofa Yudha Sudrajat dari Institut Teknologi Bandung, keberhasilan proyek karbon berbasis alam tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi penyerapan karbon, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan mempertahankan arus kas selama menunggu pendapatan dari pasar karbon. Dengan kata lain, keberlanjutan ekologi dan kesehatan finansial perusahaan merupakan dua aspek yang saling bergantung dan harus dirancang secara bersamaan.
Profil Penulis
Azizah Mumtazah Efson merupakan mahasiswa peneliti di School of Business and Management, Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan fokus kajian pada keuangan berkelanjutan, pasar karbon, serta pemodelan sistem dinamis untuk pengambilan kebijakan lingkungan. Penelitian ini ditulis bersama Octofa Yudha Sudrajat dari School of Business and Management, Institut Teknologi Bandung, yang memiliki keahlian di bidang manajemen, sistem dinamis, dan analisis kebijakan bisnis berkelanjutan.
Sumber Penelitian
Efson, A. M., & Sudrajat, O. Y. (2026). Financial Distress in Nature-Based Carbon Markets: A System Dynamics Model of Corporate Liquidity Under Climate Shocks and Revenue Deferral. Formosa Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 5 No. 7, 2026. DOI: 10.55927/fjmr.v5i7.123.
0 Komentar