Aceh memiliki sejarah panjang menghadapi bencana besar. Pengalaman tsunami 2004 menjadi salah satu pelajaran terpenting dalam pembangunan kapasitas penanggulangan bencana di Indonesia. Namun, perkembangan ancaman bencana dan perubahan kondisi lingkungan menuntut pemerintah untuk terus mengevaluasi cara mengambil keputusan ketika krisis terjadi.
Dalam artikel berjudul “Praxiological Ethics and Sense of Crisis in Risk Transformation in Handling Natural Disasters in Aceh 2025”, Firmansyah dan tim menyoroti persoalan yang sering luput dari pembahasan teknis: bagaimana nilai moral dan rasa urgensi diterjemahkan menjadi tindakan nyata ketika masyarakat berada dalam situasi darurat.
Bencana Menuntut Lebih dari Sekadar Prosedur
Aceh merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana. Letaknya di ujung barat Sumatra, kondisi geografis yang beragam, serta ancaman cuaca ekstrem membuat sejumlah wilayah menghadapi risiko banjir dan longsor.
Kajian tersebut membahas rangkaian bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025, termasuk banjir dan longsor yang berdampak pada sejumlah wilayah seperti Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Lhokseumawe, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.
Dalam kondisi seperti itu, keberadaan prosedur penanggulangan bencana memang penting. Namun, Firmansyah dan kolega menilai prosedur tidak selalu menjamin tindakan yang efektif jika tidak disertai kemampuan mengambil keputusan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Di sinilah konsep etika praxeologis menjadi penting. Praxeologi pada dasarnya mempelajari bagaimana tindakan dapat dilakukan secara efektif. Dalam kajian ini, efektivitas tidak dipisahkan dari tanggung jawab moral. Artinya, keputusan yang cepat juga harus mempertimbangkan keadilan, keselamatan, transparansi, dan kepentingan masyarakat terdampak.
Kesadaran Krisis Bukan Kepanikan
Konsep kedua yang menjadi perhatian adalah sense of crisis, atau kesadaran terhadap tingkat keseriusan sebuah krisis.
Kesadaran krisis berbeda dengan kepanikan. Pemerintah yang memiliki sense of crisis tidak berarti bertindak secara terburu-buru tanpa perhitungan. Sebaliknya, pemerintah memahami ancaman secara serius sehingga mampu mengambil keputusan secara cepat, terkoordinasi, dan terarah.
Dalam konteks bencana, kesadaran tersebut dapat mendorong pemerintah untuk tidak menunggu korban dan kerusakan terjadi terlebih dahulu. Ancaman banjir, longsor, atau cuaca ekstrem seharusnya menjadi dasar untuk memperkuat mitigasi, sistem peringatan dini, latihan evakuasi, dan koordinasi lintas lembaga sebelum keadaan berubah menjadi darurat.
Kajian Firmansyah, Aruni, Salam, dan Andriansyah menunjukkan bahwa perpaduan etika praktis dan kesadaran krisis dapat membantu mengubah pendekatan penanggulangan bencana dari reaktif menjadi lebih proaktif.
Dari Evakuasi hingga Distribusi Bantuan
Penerapan etika praktis dapat terlihat dalam keputusan yang sangat konkret.
Saat banjir terjadi, misalnya, kelompok rentan harus menjadi prioritas dalam proses evakuasi. Distribusi bantuan juga perlu dilakukan secara adil tanpa diskriminasi. Informasi mengenai kondisi bencana dan penggunaan sumber daya harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat.
Untuk wilayah pegunungan yang rawan longsor seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah, pertimbangan etis juga diperlukan dalam proses relokasi, rehabilitasi, dan pembangunan kembali. Keputusan tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga hak masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan kondisi sosial setempat.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan penanganan bencana bukan hanya seberapa cepat bantuan tiba. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah bantuan tersebut mencapai kelompok yang paling membutuhkan, apakah keputusan dapat dipertanggungjawabkan, dan apakah masyarakat memperoleh perlindungan yang layak.
Dua Strategi untuk Memperkuat Ketahanan Aceh
Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, terdapat dua arah strategi yang dapat diperkuat.
Pertama, membangun kerangka etika dalam kebijakan dan pelatihan kebencanaan. Personel penanggulangan bencana tidak hanya perlu memahami prosedur operasional, tetapi juga menghadapi simulasi mengenai dilema etis dalam situasi darurat. Pelatihan dapat mencakup pengambilan keputusan terkait prioritas evakuasi, distribusi bantuan, penggunaan sumber daya, hingga rehabilitasi pascabencana.
Kedua, membangun kesadaran krisis secara berkelanjutan. Edukasi masyarakat harus disesuaikan dengan karakteristik risiko masing-masing daerah. Wilayah rawan banjir membutuhkan pengetahuan mengenai tanda bahaya dan jalur evakuasi banjir, sementara wilayah rawan longsor memerlukan pemahaman tentang tanda-tanda pergerakan tanah dan prosedur penyelamatan.
Sistem peringatan dini juga harus mudah dipahami dan dapat diakses masyarakat. Latihan kesiapsiagaan yang melibatkan pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat perlu dilakukan secara rutin agar respons tidak hanya bergantung pada keputusan ketika bencana sudah terjadi.
Pelajaran untuk Kebijakan Publik
Temuan utama kajian ini menempatkan dimensi moral sebagai bagian penting dari tata kelola bencana. Pemerintah daerah membutuhkan kapasitas teknis, tetapi kapasitas tersebut perlu berjalan bersama keadilan, akuntabilitas, solidaritas, dan rasa urgensi.
Firmansyah dan tim dari Universitas Muhammadiyah Jakarta menekankan bahwa keberhasilan transformasi risiko bencana tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan institusi menerjemahkan nilai etika dan kesadaran terhadap krisis menjadi tindakan nyata.
Pendekatan tersebut juga dapat mempersempit kesenjangan antara kebijakan di atas kertas dan pelaksanaan di lapangan. Ketika pemerintah mampu mengenali ancaman lebih awal dan sekaligus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam setiap keputusan, penanggulangan bencana berpotensi menjadi lebih responsif dan berkelanjutan.
Kajian ini menggunakan narrative literature review, yaitu pendekatan yang menggabungkan dan menafsirkan berbagai literatur akademik, laporan lembaga kebencanaan, publikasi, serta dokumen kebijakan. Para penulis kemudian mengelompokkan temuan berdasarkan tiga tema utama: etika dalam tindakan, kesadaran krisis, dan pengelolaan bencana.
Karena berbasis kajian literatur, penelitian ini belum mengukur secara langsung dampak program etika atau pelatihan kesadaran krisis terhadap kinerja pemerintah di lapangan. Para penulis merekomendasikan penelitian lanjutan untuk menguji dampak jangka panjang strategi berbasis etika terhadap ketahanan masyarakat, efektivitas sistem peringatan dini, koordinasi respons krisis, dan keberlanjutan kerja sama pemerintah dengan organisasi masyarakat.
Profil Penulis
Yasef Firmansyah, Fidhia Aruni, Rahmat Salam, dan Andriansyah merupakan penulis dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengkaji isu administrasi publik, tata kelola pemerintahan, etika kebijakan, serta pengelolaan krisis dan bencana. Yasef Firmansyah tercatat sebagai corresponding author dalam artikel ini.
0 Komentar