Bogor, Formosa News — Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak hanya dibangun melalui kebijakan dan program, tetapi juga melalui pengalaman warga saat berhadapan dengan pelayanan publik. Kajian terbaru dari Muhammad Husein Maruapey, Risla Amanda Putri, Marshella Rahma Sitompul, Anita Rahmawati, Siska Rahmawati, dan Muhammad Haikal dari Djuanda University, Bogor, Indonesia, menemukan bahwa penerapan etika administrasi berperan penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Artikel tersebut diterbitkan pada 2026 dalam International Journal of Applied Research and Sustainable Sciences (IJARSS).
Kajian tersebut secara khusus melihat hubungan antara etika administrasi dan kepercayaan publik dengan menggabungkan temuan dari berbagai penelitian sebelumnya. Hasil sintesis menunjukkan empat unsur yang paling konsisten berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, yakni transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan responsivitas. Keempatnya tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi dalam membentuk pelayanan publik yang berkualitas dan memperkuat legitimasi lembaga pemerintah.
Pelayanan Publik Menjadi Titik Pertemuan Pemerintah dan Masyarakat
Perubahan paradigma administrasi publik membuat hubungan pemerintah dan masyarakat semakin berorientasi pada pelayanan. Konsep New Public Service yang dibahas dalam artikel menempatkan warga sebagai pusat perhatian, bukan sekadar penerima keputusan pemerintah.
Dalam pendekatan tersebut, birokrasi dituntut tidak hanya bekerja berdasarkan aturan, tetapi juga memperhatikan nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, keterbukaan, dan kepentingan masyarakat.
Hal ini penting karena kepercayaan publik terbentuk melalui interaksi sehari-hari. Ketika masyarakat memperoleh informasi yang jelas, mendapatkan perlakuan yang adil, dan menerima respons terhadap kebutuhan atau keluhan mereka, pengalaman tersebut dapat membentuk penilaian positif terhadap institusi pemerintah. Sebaliknya, pelayanan yang tidak konsisten dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kredibilitas birokrasi.
Menurut kajian Muhammad Husein Maruapey dan rekan-rekannya dari Djuanda University, etika administrasi memiliki posisi penting karena menjadi pedoman moral bagi aparatur ketika menjalankan kewenangan dan memberikan pelayanan.
Dengan kata lain, aturan menjadi lebih bermakna ketika diikuti perilaku yang jujur, bertanggung jawab, objektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dari 312 Artikel, Hanya 30 yang Masuk Analisis
Untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh, para peneliti menggunakan pendekatan Systematic Literature Review. Mereka menelusuri publikasi ilmiah melalui Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan SINTA dengan fokus pada penelitian yang membahas etika administrasi, kepercayaan publik, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan.
Proses seleksi dilakukan secara bertahap. Dari 312 artikel yang ditemukan pada pencarian awal, 62 artikel dikeluarkan karena merupakan publikasi duplikat. Sebanyak 250 artikel kemudian masuk tahap penyaringan judul dan abstrak.
Setelah proses tersebut, 85 artikel diperiksa dalam bentuk teks lengkap. Sebanyak 55 artikel kembali dikeluarkan karena tidak memenuhi persyaratan metodologis atau kurang relevan dengan topik. Pada tahap akhir, 30 artikel dipilih untuk dianalisis secara kualitatif.
Para peneliti kemudian membandingkan temuan dari 30 artikel tersebut untuk melihat pola yang berulang dalam hubungan antara etika administrasi dan kepercayaan masyarakat.
Empat Faktor yang Mendorong Kepercayaan Publik
Transparansi Membuka Ruang Pengawasan
Transparansi berkaitan dengan kemampuan pemerintah menyediakan informasi yang mudah diketahui dan dipahami masyarakat. Informasi mengenai persyaratan layanan, prosedur, biaya, hingga waktu penyelesaian menjadi bagian penting dari keterbukaan tersebut.
Kajian yang dianalisis menunjukkan bahwa informasi yang terbuka dapat mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi juga memberikan kesempatan bagi warga untuk memantau proses pelayanan dan menilai kinerja lembaga pemerintah.
Akuntabilitas Membuat Keputusan Lebih Dapat Dipertanggungjawabkan
Akuntabilitas menuntut aparatur dan lembaga pemerintah mampu menjelaskan keputusan maupun tindakan administratif yang mereka lakukan.
Dalam berbagai penelitian yang ditinjau, akuntabilitas dikaitkan dengan peningkatan integritas organisasi, kualitas pelayanan, dan keyakinan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Ketika suatu keputusan dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan, masyarakat memiliki dasar yang lebih kuat untuk menilai kredibilitas institusi.
Keadilan Membentuk Persepsi Positif
Masyarakat juga menilai pemerintah dari cara mereka diperlakukan. Pelayanan yang diberikan secara setara dapat memperkuat persepsi bahwa institusi pemerintah menjalankan kewenangannya secara adil.
Kajian tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan berkaitan dengan meningkatnya kepercayaan terhadap prosedur administrasi dan legitimasi keputusan pemerintah.
Respons Cepat Meningkatkan Kepuasan
Responsivitas mengacu pada kemampuan aparatur menanggapi kebutuhan dan keluhan masyarakat secara tepat dan efektif.
Menurut literatur yang dianalisis, masyarakat cenderung memberikan penilaian lebih positif ketika persoalan administratif ditangani dengan komunikasi yang baik dan respons yang tepat waktu. Karena itu, kemampuan merespons tidak hanya menjadi persoalan kecepatan pelayanan, tetapi juga bagian dari etika dalam melayani masyarakat.
Keempat Prinsip Harus Berjalan Bersamaan
Salah satu poin penting dari kajian Djuanda University adalah bahwa transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan responsivitas tidak seharusnya dipahami sebagai empat unsur yang terpisah.
Pelayanan yang transparan, misalnya, tetap membutuhkan akuntabilitas agar informasi dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula pelayanan yang cepat perlu disertai keadilan agar kecepatan tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu.
Para peneliti menemukan bahwa keempat dimensi tersebut bekerja secara komplementer. Ketika diterapkan bersama, etika administrasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong kepuasan masyarakat, memperkuat legitimasi institusi, dan pada akhirnya membantu membangun kembali kepercayaan publik.
Budaya Organisasi Ikut Menentukan
Penerapan etika administrasi tidak berhenti pada penyusunan aturan atau kode etik. Kajian tersebut menemukan bahwa lingkungan organisasi juga berpengaruh terhadap konsistensi penerapan nilai etika.
Beberapa hambatan yang muncul dalam literatur antara lain budaya organisasi yang terlalu paternalistik, tekanan politik, konflik kepentingan, serta sistem pengawasan internal yang belum optimal. Mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi pelapor juga menjadi bagian yang perlu diperkuat.
Karena itu, penguatan etika membutuhkan kombinasi antara aturan, pengawasan, kepemimpinan, budaya organisasi, dan komitmen aparatur. Etika akan lebih efektif ketika menjadi bagian dari kebiasaan kerja sehari-hari, bukan hanya dokumen formal.
Dampak bagi Reformasi Birokrasi
Temuan ini memiliki relevansi bagi pengembangan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pemerintah dapat menggunakan empat prinsip yang ditemukan dalam kajian tersebut sebagai acuan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan: apakah informasi sudah terbuka, apakah setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan, apakah masyarakat diperlakukan secara adil, dan apakah kebutuhan warga ditanggapi secara memadai.
Para peneliti dari Djuanda University menggambarkan hubungan tersebut sebagai sebuah rangkaian. Penerapan etika dapat mendorong perbaikan pelayanan, pelayanan yang lebih baik meningkatkan kepuasan masyarakat, dan kepuasan masyarakat dapat membantu memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah.
Namun, hasil kajian perlu dipahami sesuai batasannya. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari publikasi yang sudah tersedia, sehingga tidak secara langsung mengukur perilaku aparatur atau tingkat kepercayaan masyarakat di lapangan. Literatur yang dianalisis juga dibatasi pada periode 2015–2025 dan basis data tertentu. Para peneliti menyarankan penelitian berikutnya menggunakan data lapangan dari berbagai lembaga pemerintah untuk menguji temuan tersebut dalam konteks yang lebih spesifik.
Profil Penulis
Artikel ini ditulis oleh Muhammad Husein Maruapey, Risla Amanda Putri, Marshella Rahma Sitompul, Anita Rahmawati, Siska Rahmawati, dan Muhammad Haikal dari Djuanda University, Bogor, Indonesia.
Sumber Penelitian
Judul: The Influence of Administrative Ethics on Public Trust in Government Bureaucracy
Penulis: Muhammad Husein Maruapey, Risla Amanda Putri, Marshella Rahma Sitompul, Anita Rahmawati, Siska Rahmawati, dan Muhammad Haikal
Afiliasi: Djuanda University, Bogor, Indonesia
Jurnal: International Journal of Applied Research and Sustainable Sciences (IJARSS)
Tahun Publikasi: 2026
Volume: 4, Nomor 6
Halaman: 595–606
DOI: https://doi.org/10.59890/ijarss.v4i6.27
0 Komentar