Teknologi Digital Perkuat Respons Gempa, Studi Banding China dan Jepang Ungkap Kunci Tata Kelola Darurat

Gambar Ilustrasi AI

FORMOSA NEWS - China - Bencana gempa bumi tidak lagi hanya ditangani dengan sirene peringatan dan koordinasi manual. Studi terbaru yang ditulis Medvedeva Nadezda dan Artamonova Anastasiia dari Zhejiang Gongshang University, China, dan dipublikasikan pada tahun 2026 menunjukkan bahwa teknologi digital mampu meningkatkan kapasitas negara dalam menghadapi bencana, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelola pemerintahan yang efektif. Analisis terhadap pengalaman China dan Jepang ini menjadi penting karena memberikan pelajaran bagi negara-negara lain yang juga menghadapi ancaman gempa, termasuk Indonesia.

Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam paling mematikan di dunia. Selain menyebabkan korban jiwa, gempa juga dapat melumpuhkan infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi, serta mempersulit proses penyelamatan. Dalam situasi seperti ini, pemerintah dituntut mampu memperoleh informasi secara cepat, mengoordinasikan berbagai lembaga, menggerakkan sumber daya, serta mengambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat.

Perkembangan teknologi digital seperti Artificial Intelligence (AI), Big Data, Geographic Information System (GIS), penginderaan jauh (remote sensing), drone, hingga sistem peringatan dini digital telah membuka peluang baru dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana. Namun, menurut penelitian ini, keberhasilan teknologi tersebut tidak hanya ditentukan oleh kecanggihannya, melainkan juga oleh bagaimana pemerintah mengelola dan mengintegrasikannya dalam sistem pemerintahan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, para peneliti melakukan studi komparatif kualitatif terhadap empat peristiwa gempa besar, yaitu Gempa Wenchuan 2008 dan Gempa Luding 2022 di China, serta Gempa Besar Jepang Timur 2011 dan Gempa Semenanjung Noto 2024 di Jepang. Kedua negara dipilih karena sama-sama berada di kawasan rawan gempa, memiliki investasi besar dalam teknologi digital, tetapi menerapkan model tata kelola pemerintahan yang berbeda.

Alih-alih sekadar membandingkan teknologi yang digunakan, penelitian ini menelaah bagaimana teknologi tersebut memperkuat kapasitas negara melalui mekanisme tata kelola digital. Peneliti menilai empat aspek utama kapasitas pemerintah, yaitu kemampuan mengumpulkan informasi, kemampuan koordinasi antarinstansi, kemampuan memobilisasi sumber daya, serta kemampuan melaksanakan kebijakan darurat secara efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital tidak secara langsung membuat penanganan bencana menjadi lebih baik. Sebaliknya, teknologi bekerja melalui penguatan kapasitas institusi pemerintah. Dengan kata lain, AI, drone, satelit, dan sistem informasi hanya akan memberikan manfaat maksimal apabila didukung oleh tata kelola pemerintahan yang mampu mengintegrasikan data, mempercepat koordinasi, dan mendukung pengambilan keputusan.

Penelitian ini menemukan empat manfaat utama teknologi digital terhadap kapasitas negara, yaitu:

  • Meningkatkan kemampuan mengumpulkan informasi secara real time melalui satelit, drone, sensor, dan data komunikasi;
  • Mempercepat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, rumah sakit, kepolisian, serta lembaga penyelamat;
  • Membantu distribusi sumber daya ke wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan analisis data;
  • Mendukung pelaksanaan kebijakan darurat melalui sistem komunikasi dan platform digital terpadu.

Meskipun sama-sama berhasil memanfaatkan teknologi digital, China dan Jepang menunjukkan pendekatan yang berbeda.

China lebih menonjol dalam koordinasi terpusat dan mobilisasi sumber daya berskala nasional. Setelah Gempa Wenchuan, pemerintah membangun berbagai platform digital nasional yang menghubungkan sistem peringatan dini, pusat komando darurat, komunikasi pemerintah, serta jaringan pemantauan gempa secara terpadu. Ketika Gempa Luding terjadi pada 2022, drone, citra satelit, GIS, dan analisis Big Data dimanfaatkan untuk memetakan wilayah terdampak dan mempercepat distribusi bantuan.

Sebaliknya, Jepang lebih mengandalkan otomatisasi sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, dan ketangguhan komunitas lokal. Sistem Earthquake Early Warning (EEW) serta jaringan J-Alert memungkinkan informasi gempa dikirim dalam hitungan detik kepada masyarakat, jaringan transportasi, fasilitas industri, hingga layanan publik. Program edukasi kebencanaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun juga membuat masyarakat Jepang lebih siap menghadapi situasi darurat.

Menurut para penulis, tidak ada satu model yang sepenuhnya lebih unggul. China memiliki kelebihan dalam koordinasi nasional dan mobilisasi sumber daya dalam skala besar, sedangkan Jepang unggul pada otomatisasi sistem, kesiapsiagaan publik, dan partisipasi masyarakat. Kombinasi kedua pendekatan tersebut dinilai dapat menghasilkan sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan Integrated Digital Emergency Governance Model, sebuah model tata kelola darurat digital terpadu yang menggabungkan kekuatan China dan Jepang. Model tersebut mencakup lima komponen utama, yaitu sistem peringatan dini otomatis multi-kanal, platform digital pemerintah yang terintegrasi, pemanfaatan AI, Big Data, GIS, satelit, drone dan Internet of Things (IoT), sistem pemantauan kondisi lapangan secara real time, serta penguatan ketahanan masyarakat melalui pendidikan kebencanaan dan pelatihan rutin.

Implikasi penelitian ini sangat relevan bagi negara-negara yang berada di kawasan rawan gempa. Investasi pada teknologi digital saja belum cukup apabila tidak dibarengi dengan integrasi data antarinstansi, pembagian kewenangan yang jelas, kesiapan sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah juga disarankan mengembangkan teknologi baru seperti digital twins, sistem pemantauan situasi secara real time, serta AI sebagai pendukung pengambilan keputusan, bukan sebagai pengganti manusia.

Artamonova Anastasiia dan Medvedeva Nadezda menegaskan bahwa transformasi digital akan benar-benar meningkatkan kinerja penanggulangan bencana apabila teknologi dipadukan dengan tata kelola pemerintahan yang kuat. Dalam kerangka tersebut, kapasitas negara menjadi penghubung utama antara inovasi teknologi dan keberhasilan respons darurat terhadap bencana.

Profil Penulis

Medvedeva Nadezda merupakan akademisi dari Zhejiang Gongshang University, China, yang meneliti tata kelola pemerintahan, kapasitas negara, dan manajemen kebencanaan.

Artamonova Anastasiia merupakan peneliti dari Zhejiang Gongshang University, China, dengan bidang keahlian meliputi digital governance, digital government, state capacity, dan emergency management, serta bertindak sebagai corresponding author dalam penelitian ini.

Sumber Penelitian

Judul Artikel: Enhancing State Emergency Capacity through Digital Governance: Comparative Evidence from Earthquake Disaster Management in China and Japan

Jurnal: Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR)

Volume: 5 Nomor 7

Tahun Publikasi: 2026

DOI: https://doi.org/10.55927/ijar.v5i7.16833

URL Resmi Jurnal: https://journal.formosapublisher.org/index.php/ijar

Posting Komentar

0 Komentar