Peneliti dari Universitas Negeri Jakarta, Riza Aulia Rachman, Igka Ulupui, dan Indra Pahala, mengungkapkan bahwa komitmen pimpinan menjadi katalisator paling krusial dalam pencegahan fraud (kecurangan) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Temuan yang dipublikasikan pada 2026 ini menyoroti bahwa tanpa dukungan kuat dari pimpinan, sistem pengendalian internal dan budaya organisasi tidak akan berjalan optimal dalam meminimalkan risiko kecurangan.
Latar Belakang Masalah
Praktik kecurangan merupakan ancaman serius bagi tata kelola pemerintah yang dapat mengikis kepercayaan publik serta menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Di lingkungan Ditjen Dukcapil sendiri, laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kerap menemukan celah, salah satunya terkait pencatatan aset yang belum terselesaikan. Selama ini, upaya pencegahan biasanya hanya bertumpu pada kualitas sumber daya manusia (SDM), sistem pengendalian internal, dan budaya organisasi. Namun, berbagai upaya tersebut sering kali gagal memberikan dampak maksimal tanpa adanya arahan yang tegas dari pimpinan sebagai pemberi komitmen.
Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran survei kepada pejabat struktural, staf administrasi, serta pegawai teknis di Ditjen Dukcapil. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk memetakan bagaimana setiap faktor saling memengaruhi dalam sistem pencegahan fraud.
Temuan Utama
Penelitian ini menghasilkan beberapa poin penting terkait upaya pencegahan fraud:
- Kualitas SDM sebagai Pilar: Kualitas sumber daya manusia terbukti memiliki dampak positif dan signifikan secara langsung terhadap upaya pencegahan fraud.
- Peran Vital Pimpinan: Sistem pengendalian internal dan budaya organisasi ternyata tidak memberikan dampak signifikan jika berdiri sendiri tanpa dukungan pimpinan.
- Katalisator Utama: Komitmen pimpinan terbukti menjadi variabel penentu (moderator) yang secara signifikan memperkuat efektivitas pengendalian internal dalam mencegah kecurangan.
- Model FRAUDKSP: Peneliti mengusulkan model baru bernama FRAUDKSP yang berhasil menjelaskan 68,6% faktor penentu pencegahan fraud di sektor publik, sebuah angka yang menunjukkan model ini sangat relevan untuk diterapkan.
Implikasi dan Dampak
Temuan ini menegaskan bahwa investasi pada program pengembangan pemimpin berintegritas adalah intervensi paling strategis dalam tata kelola anti-korupsi di sektor publik. Bagi instansi, hasil ini menyarankan perlunya pelatihan berbasis kompetensi anti-korupsi bagi pegawai dan penerapan teknologi pemantauan real-time. Komitmen pimpinan bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama agar instrumen pengendalian di organisasi dapat bekerja sesuai fungsinya.
Profil Penulis
Penelitian ini disusun oleh tim dari Program Pascasarjana Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta:
- Riza Aulia Rachman: Peneliti utama dan mahasiswa pascasarjana di bidang Akuntansi.
- Igka Ulupui: Dosen dan pakar di bidang Akuntansi dan tata kelola organisasi.
- Indra Pahala: Dosen dan pakar di bidang Akuntansi dan tata kelola organisasi.
Sumber Penelitian
Rachman, R. A., Ulupui, I., & Pahala, I. (2026). "Internal Control and Organizational Culture on Fraud Prevention Efforts (Fraudksp)". Current: Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini.
0 Komentar