Kinerja
pemerintah daerah di Jawa Barat kini memiliki tolok ukur baru yang lebih
inklusif dengan menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai indikator
keberhasilan pembangunan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Fitria Pandan Sari,
Moermahadi Soerja Djanegara, dan David HM Hasibuan dari Institut Bisnis dan
Informatika Kesatuan menunjukkan bahwa dana transfer antarpemerintah berperan
signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang
mencakup periode 2020–2024 ini penting karena memberikan pandangan bahwa
keberhasilan daerah tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, melainkan
dari pemerataan akses kesehatan, pendidikan, dan standar hidup antara laki-laki
dan perempuan.
Konteks dan Metodologi Penelitian
Selama
ini, evaluasi kinerja pemerintah daerah sering kali hanya mengandalkan
indikator makroekonomi yang kurang mencerminkan kualitas kesejahteraan
masyarakat. Oleh karena itu, para peneliti mengadopsi IPG untuk mengukur
efektivitas kebijakan fiskal di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Penelitian ini
menganalisis 135 observasi data panel menggunakan model regresi Fixed Effect
untuk menguji bagaimana dana transfer dan belanja modal memengaruhi kinerja
pemerintah, dengan total aset daerah sebagai variabel moderasi.
Temuan Utama
Hasil analisis data selama lima tahun terakhir mengungkapkan beberapa
poin kunci:
·
Dana Transfer Berdampak Positif: Dana transfer
yang diterima daerah terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
peningkatan kinerja pemerintah. Dana ini memberikan ruang fiskal bagi
pemerintah daerah untuk mendanai program-program strategis seperti kesehatan
dan pendidikan.
·
Belanja Modal dan Aset Belum Optimal: Secara langsung,
belanja modal dan total aset daerah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan
terhadap peningkatan kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa sekadar memiliki
aset besar atau anggaran modal tinggi tidak otomatis meningkatkan hasil pembangunan.
·
Peran Moderasi Total Aset: Total aset daerah
justru ditemukan memperlemah hubungan antara dana transfer dan kinerja
pemerintah. Hal ini terjadi karena aset yang besar sering kali membawa beban
biaya pemeliharaan yang tinggi, sehingga menyerap anggaran yang seharusnya bisa
digunakan untuk program pembangunan yang lebih produktif.
Implikasi bagi Kebijakan Daerah
Temuan
ini menyarankan pemerintah daerah agar lebih transparan dan akuntabel dalam
mengelola dana transfer agar berdampak langsung pada pembangunan yang inklusif.
Selain itu, pemerintah daerah disarankan melakukan rasionalisasi aset, termasuk
mengelola atau melepas aset yang tidak produktif, guna meningkatkan
fleksibilitas fiskal. Peningkatan kualitas perencanaan belanja modal juga
sangat krusial agar investasi infrastruktur dapat dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat secara luas.
Profil
Penulis:
- Fitria
Pandan Sari- (Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan) –
Bidang keahlian: Akuntansi dan Manajemen Keuangan Sektor Publik.
- Dr.
Moermahadi Soerja Djanegara- (Institut Bisnis dan Informatika
Kesatuan) – Bidang keahlian: Audit dan Keuangan Sektor Publik.
- David
HM Hasibuan- (Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan) – Bidang keahlian: Manajemen
Sektor Publik.
Sumber
Penelitian:
Sari, F. P., Djanegara, M. S., & Hasibuan, D. H. M. (2026). "The Influence of Intergovernmental Transfer and Capital Expenditure on Local Government Performance with Total Assets as a Moderating Variable". Contemporary Journal of Applied Sciences (CJAS), 4(5), 479-496.
DOI: https://doi.org/10.55927/cjas.v4i5.181
URL: https://ntlformosapublisher.org/index.php/cjas
0 Komentar