JAMBI — Tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel di sektor pendidikan kesehatan kini menjadi perhatian serius, menyusul temuan riset penting yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Jambi. Riset mendalam yang digawangi oleh Muhardi Achmad, Netty Herawaty, dan Achmad Hizazi pada tahun 2026 ini memetakan strategi krusial untuk mendongkrak performa pengawasan keuangan. Langkah tersebut dinilai mendesak demi mengawal anggaran publik bernilai triliunan rupiah yang dikelola oleh berbagai Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan di seluruh penjuru Indonesia.
Urgensi evaluasi sistem pengawasan ini mencuat seiring transformasi kelembagaan yang masif di lingkungan kementerian. Saat ini, dari total 38 Poltekkes yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, sebanyak 34 institusi telah menyandang status Badan Layanan Umum (BLU). Status otonom tersebut memberikan fleksibilitas besar dalam mengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengadaan barang dan jasa, hingga pengembangan aset mandiri. Namun, di sisi lain, fleksibilitas ini bagaikan pisau bermata dua yang meningkatkan risiko benturan kepentingan dan ketidakefisienan jika tidak dibarengi dengan sistem kontrol yang ketat. Terlebih lagi, akumulasi anggaran yang dikelola oleh seluruh BLU Poltekkes ini sangat fantastis, yakni menembus angka lebih dari Rp5 triliun per tahun.
Kondisi lapangan pun menunjukkan adanya celah pengawasan yang perlu segera dibenahi. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada semester pertama tahun 2024 mendeteksi setidaknya 42 temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam laporan keuangan Kementerian Kesehatan tahun sebelumnya, termasuk pada unit BLU Poltekkes. Berbagai kelemahan yang ditemukan meliputi prosedur pengadaan barang dan jasa yang kurang optimal, manajemen aset yang belum rapi, penataan piutang, hingga pelaporan keuangan yang belum sepenuhnya sejalan dengan standar akuntansi pemerintah. Tanggung jawab besar untuk memitigasi risiko-risiko inilah yang bertumpu pada pundak Satuan Pengawas Intern (SPI) di masing-masing kampus.
Guna merumuskan solusi berbasis data ilmiah, tim peneliti Universitas Jambi menjalankan riset menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) yang mengacu pada protokol ketat PRISMA 2020. Mereka menyaring dan mengevaluasi 25 artikel ilmiah berkualitas tinggi yang dipublikasikan sepanjang rentang tahun 2019 hingga 2025. Melalui pendekatan terstruktur ini, data dari 112 auditor SPI aktif yang mengawal 34 BLU Poltekkes di Indonesia dianalisis secara komprehensif untuk menguji pengaruh empat faktor penentu, yaitu independensi, kompetensi, motivasi, dan pengalaman kerja terhadap kualitas hasil audit.
Hasil sintesis data menunjukkan adanya konsensus akademik yang sangat kuat mengenai faktor kompetensi sebagai pilar paling dominan. Variabel kompetensi muncul dan diakui di 92 persen artikel yang diteliti, menegaskan bahwa pemahaman mendalam mengenai standar akuntansi pemerintah, regulasi pengadaan barang, serta penguasaan sistem informasi keuangan digital seperti aplikasi SAKTI adalah prasyarat mutlak bagi seorang auditor untuk mendeteksi kecurangan atau kekeliruan anggaran. Selain kompetensi, faktor independensi diakui oleh 80 persen literatur sebagai fondasi utama objektivitas. Auditor yang tidak independen secara substantif akan menghasilkan laporan yang bias dan diragukan validitasnya.
Riset ini juga menyinggung adanya paradoks struktural yang dialami oleh para auditor internal di kampus kesehatan tersebut. Dengan beban pengawasan anggaran jumbo di atas Rp5 triliun, jumlah personel pengawas sangat terbatas, di mana rata-rata hanya terdapat 3,3 auditor per institusi Poltekkes. Keterbatasan ini memicu beban kerja yang ekstrem dan rentan memicu kejenuhan profesional. Oleh karena itu, faktor pengalaman kerja terbukti krusial dalam mempercepat pembentukan skema kognitif auditor untuk mengenali pola anomali keuangan secara efisien. Sementara itu, motivasi kerja, khususnya motivasi intrinsik berupa pengakuan profesional dan ruang pengembangan diri, menjadi motor penggerak utama agar kualitas audit tetap terjaga konsistensinya di tengah tekanan beban kerja yang tinggi.
Dampak dari kesimpulan riset ini memberikan peta jalan yang jelas bagi pengambil kebijakan di Kementerian Kesehatan RI. Penguatan kualitas pengawasan keuangan di lingkungan Poltekkes tidak lagi bisa dilakukan secara parsial. Kementerian Kesehatan perlu segera menyusun standar kompetensi khusus dan terukur bagi para auditor BLU sektor kesehatan, serta membangun jaminan independensi yang kokoh melalui regulasi internal. Langkah konkret seperti pembentukan piagam audit internal (Internal Audit Charter) dan optimalisasi peran Dewan Pengawas sebagai jembatan antara auditor dan manajemen kampus menjadi sangat mendesak untuk segera diimplementasikan demi mengamankan keuangan negara secara optimal.
Profil Penulis:
Muhardi Achmad adalah peneliti dari Universitas Jambi.
Netty Herawaty adalah peneliti dari Universitas Jambi.
Achmad Hizazi adalah peneliti dari Universitas Jambi.
Sumber Penelitian:
Systematic Literature Review: The Influence of Independence, Competence, Motivation, and Experience of Internal Supervisory Unit (SPI) Auditors on Audit Quality at Public Service Agency (BLU) Health Polytechnics of the Ministry of Health, East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR), 2026.
DOI: https://doi.org/10.55927/eajmr.v5i5.117
URL: https://journaleajmr.my.id/index.php/eajmr
0 Komentar