Strategi Komunikasi DPRD Jombang Dinilai Efektif Serap Aspirasi Warga Pesantren dan Perkotaan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang periode 2024–2029 menerapkan strategi komunikasi politik multi-kanal untuk menyerap aspirasi masyarakat secara lebih efektif. Temuan ini diungkap dalam riset Donny Anggun bersama Teguh Priyo Sadono dan Bambang Sigit Pramono dari Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang dipublikasikan pada 2026 di Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research (MODERN). Penelitian ini penting karena menunjukkan bagaimana komunikasi politik yang adaptif mampu memperkuat demokrasi partisipatif di daerah dengan karakter sosial-budaya yang khas seperti Jombang.
Kabupaten Jombang dikenal sebagai wilayah dengan lebih dari 200 pondok pesantren dan pengaruh kuat tokoh agama dalam kehidupan sosial. Kondisi ini membuat penyerapan aspirasi publik tidak bisa mengandalkan satu cara komunikasi saja. DPRD dituntut menyesuaikan pendekatan dengan latar belakang masyarakat yang beragam, mulai dari santri, petani, pedagang, hingga kelompok profesional perkotaan. Dalam konteks inilah strategi komunikasi politik menjadi kunci penghubung antara wakil rakyat dan warga.
Latar Belakang Masalah
Dalam demokrasi modern, komunikasi politik bukan sekadar menyampaikan program, tetapi juga mendengarkan dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat. Di tingkat daerah, tantangannya semakin kompleks karena perbedaan tingkat pendidikan, akses teknologi, dan budaya lokal. Di Jombang, sekitar seperempat desa belum memiliki akses internet memadai, sementara di sisi lain masyarakat perkotaan semakin aktif menggunakan media digital. Tanpa strategi komunikasi yang tepat, aspirasi warga berisiko tidak tersampaikan secara merata.
Metode Penelitian
Tim peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dihimpun melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD lintas fraksi dan komisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis LSM, serta perwakilan warga. Observasi partisipan dilakukan pada kegiatan reses, dialog publik, dan aktivitas kemasyarakatan. Selain itu, peneliti menganalisis puluhan dokumen resmi seperti laporan reses, notulen rapat, dan publikasi media lokal. Pendekatan ini memberi gambaran utuh tentang bagaimana komunikasi politik dirancang, dijalankan, dan dievaluasi.
Temuan Utama Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPRD Jombang menerapkan strategi komunikasi multi-kanal yang menggabungkan pendekatan formal dan informal. Strategi ini disesuaikan dengan karakteristik sosial-budaya masyarakat pesantren dan dinamika masyarakat perkotaan.
Beberapa temuan kunci antara lain:
Pendekatan ganda formal dan informal, DPRD memanfaatkan forum resmi seperti reses, hearing publik, dan musyawarah perencanaan pembangunan, sekaligus komunikasi informal melalui kunjungan ke pesantren, pengajian, pasar, dan rumah warga. Pendekatan informal terbukti efektif menggali aspirasi sensitif yang jarang muncul di forum resmi.
Pemanfaatan media digital secara selektif, media sosial dan aplikasi pesan instan, terutama WhatsApp, menjadi kanal penting untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat perkotaan. Namun, komunikasi tatap muka tetap dominan bagi warga pedesaan dengan akses internet terbatas.
Peran tokoh agama sebagai penghubung, di wilayah berbasis pesantren, keterlibatan kiai dan tokoh agama memberi legitimasi sosial pada komunikasi politik. Aspirasi masyarakat sering disampaikan melalui figur-figur ini sebelum diteruskan ke DPRD.
Lima kontribusi utama bagi demokrasi partisipatif, penelitian mencatat lima dampak positif: meningkatnya partisipasi publik, representasi politik yang lebih responsif, penguatan relasi sosial-politik berbasis budaya, transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, serta kebijakan publik yang lebih efektif karena berbasis masukan warga.
Menurut Donny Anggun dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, pendekatan multi-kanal membuat DPRD “tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi benar-benar menjadi pendengar aktif aspirasi masyarakat.”
Dampak dan Implikasi
Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang adaptif berdampak langsung pada kualitas kebijakan daerah. Aspirasi yang diserap melalui berbagai kanal lebih mudah diintegrasikan ke dalam pembahasan anggaran dan regulasi. Kebijakan yang lahir pun cenderung mendapat dukungan publik lebih luas karena dianggap mewakili kebutuhan nyata masyarakat.
Bagi dunia pemerintahan daerah, riset ini memberi pelajaran penting: teknologi digital tidak bisa menggantikan sepenuhnya komunikasi tatap muka, terutama di wilayah dengan kesenjangan akses. Sebaliknya, kombinasi keduanya justru memperluas partisipasi dan memperkuat kepercayaan publik.
Dalam konteks nasional, studi ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia memiliki karakter lokal yang kuat. Praktik komunikasi politik perlu sensitif terhadap budaya dan struktur sosial setempat agar demokrasi tidak berhenti pada prosedur, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Profil Singkat Penulis
Donny Anggun, S.I.Kom., M.I.Kom.-Dosen dan peneliti komunikasi politik, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Fokus keahlian: komunikasi politik dan demokrasi lokal.
Dr. Teguh Priyo Sadono, M.Si.-Akademisi di bidang komunikasi dan kebijakan publik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Dr. Bambang Sigit Pramono, M.Si.-Peneliti komunikasi dan sosial-politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Sumber Penelitian
Artikel ini merujuk pada penelitian berjudul “Political Communication Strategies of DPRD Members in Absorbing Public Aspirations: A Case Study of Jombang Regency Period 2024–2029”, dipublikasikan dalam Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research (MODERN), Vol. 5 No. 1, tahun 2026. DOI: 10.55927/modern.v5i1.24.
0 Komentar