Hasil penelitian yang terbit di International Journal of Business and Applied Economics (IJBAE) edisi Januari 2026 ini penting karena kawasan metropolitan Jawa Timur—sebagai pusat aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk—masih menghadapi persoalan ketimpangan kesejahteraan, meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar.
Ketimpangan di Tengah Pertumbuhan Kota
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Jawa Timur termasuk provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa. Kondisi ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi perkotaan belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan, terutama di wilayah pinggiran metropolitan.
Pemerintah selama ini mengandalkan berbagai skema belanja sosial, mulai dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga Dana Desa, untuk menekan angka kemiskinan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menjadi perdebatan.
Metode Penelitian Singkat
Penelitian ini menggunakan data resmi dari BPS dan Kementerian Keuangan, mencakup tujuh kabupaten/kota metropolitan Jawa Timur selama enam tahun. Analisis dilakukan dengan membandingkan perubahan belanja sosial dan PDRB terhadap pergerakan angka kemiskinan antarwilayah dan antarwaktu.
Temuan Utama
Hasil analisis menunjukkan pola yang cukup tegas:
- PDRB menurunkan kemiskinan secara signifikan
Pertumbuhan ekonomi daerah berkontribusi nyata dalam menekan kemiskinan. Setiap peningkatan PDRB diikuti penurunan jumlah penduduk miskin.
- BPNT justru berkorelasi positif dengan kemiskinan
Peningkatan alokasi bantuan pangan non tunai tidak diikuti penurunan kemiskinan, mengindikasikan persoalan ketepatan sasaran dan efektivitas program.
- BOK, BOS, dan Dana Desa belum berdampak signifikan
Ketiga instrumen belanja sosial ini belum menunjukkan pengaruh langsung terhadap penurunan kemiskinan dalam jangka pendek.
Secara keseluruhan, variabel yang diteliti mampu menjelaskan 98,93 persen variasi kemiskinan, menandakan kuatnya peran kebijakan fiskal dan ekonomi regional dalam menentukan kesejahteraan masyarakat.
Dampak dan Implikasi Kebijakan
Penulis menilai hasil ini memberikan sinyal kuat bagi pembuat kebijakan. Bantuan sosial yang bersifat konsumtif belum cukup untuk menurunkan kemiskinan jika tidak dibarengi penguatan ekonomi produktif.
Menurut Ahmad Reifaldi Tri Wicaksono dari Universitas Negeri Surabaya, pertumbuhan ekonomi tetap menjadi kunci utama pengentasan kemiskinan, namun harus disertai distribusi manfaat yang lebih merata. Sementara itu, belanja sosial perlu diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Optimalisasi sektor-sektor penyerap tenaga kerja, peningkatan kualitas pelaksanaan bantuan sosial, serta integrasi program sosial dengan kebijakan ekonomi daerah dinilai penting agar pertumbuhan tidak hanya besar secara angka, tetapi juga terasa manfaatnya.
Profil Singkat Penulis
- Ahmad Reifaldi Tri Wicaksono, S.E.- Universitas Negeri Surabaya.
- Risqi Noor Hidayati Putri, S.E., M.E.- Universitas Negeri Surabaya.
Sumber Penelitian
Wicaksono, A. R. T., & Putri, R. N. H. (2026).
The Effect of Social Expenditure and Gross Regional Domestic Product on Poverty in the East Java Metropolitan Area.
International Journal of Business and Applied Economics (IJBAE), Vol. 5 No. 1.
DOI: 10.55927/ijbae.v5i1.554
URL: https://nblformosapublisher.org/index.php/ijbae
0 Komentar